Perantara Dagang dalam Islam, Bolehkah?

Bolehkah menjadi perantara dagang dalam Islam? yes, Kita pasti sudah tidak asing lagi dengan kata perantara atau makelar atau mediator, dalam jual beli ada yang boleh dan adapula yang tidak boleh. Kita harus mampu memilih mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Perantara merupakan salah satu bentuk penunjuk jalan antara penjual dengan pembeli, dan banyak memperlancar keluarnya barang dan mendatangkan keuntungan antara kedua belah pihak, yakni pihak pembeli dan penjual.

Perantara Dagang dalam Islam

Menjadi Perantara Dagang dalam Islam

Perantara dagang sangat penting, karena terikatnya hubungan perdagangan antara importer dan produser, antara pedagang kolektif dan antara pedagang perorangan. Sehingga perantara dalam hal ini berperanan yang sangat penting sekali. Tidak ada salahnya kalau perantara itu mendapatkan upah kontan berupa uang, atau secara prosentase dari keuntungan atau apa saja, tentunya setelah ada kesepakatan bersama.


Al-Bukhari mengatakan dalam kitab Sahihnya Bahwa Ibnu Sirin, ‘Atha’, Ibrahim dan Al-Hasan menganggap tidak salah kalau perantara itu mengambil upah. Dan begitu juga Ibnu Abbas, ia berkata: Tidak ada salahnya kalau pedagang itu berkata kepada perantara: “Juallah bajuku ini dengan harga sekian. Adapun lebihnya (jika ada untungnya) maka buat kamu.” Dan Ibnu Sirin juga berkata: Apabila pedagang berkata kepada perantara: “Jualkanlah barangku ini dengan harga sekian, sedang keuntungannya untuk kamu.” Atau ia berkata: “Keuntungannya dibagi dua.”, maka hal semacam itu dipandang tidak berdosa. Sebab sudah ada kesepakatan diantara kedua belah pihak, Rasulullah SAW bersabda: “Orang Islam itu tergantung pada syarat (perjanjian) mereka sendiri.” (Riwayat Ahmad, Abu Daud, Hakim dan lain-lain)

Perantara dagang yang tidak di Bolehkan dalam Islam

Ada berbagai macam jenis perantara, ada yang boleh dan ada yang tidak boleh. Ada beberapa perantara yang tidak dibolehkan dalam Islam:

1. Perantara barang yang dibawa dari desa ke kota tidak dianjurkan dalam Islam.

Berdasarkan hadits riwayat Ibnu Abbas RA berikut: “Tidaklah dibenarkan bagi penduduk kota untuk menjualkan barang milik penduduk desa.” Aku (Thawus, yaitu murid Ibnu Abbas) bertanya kepada Ibnu Abbas: “Apa yang dimaksud dengan sabda beliau: “Penduduk kota menjualkan barang milik penduduk desa?” Beliau menjawab: “Yaitu tidak menjadi calo (perantara) penjualan.” (Muttafaqun ‘alaih)

Perantara yang seperti itu tidak dianjurkan dalam Islam, karena dapat merugikan salah satu pihak. Perantara pasti akan berkata perdagangan yang mereka lakukan sangat menguntungkan penduduk desa sebagai pemilik barang, sehingga mendapatkan harga yang pantas atau tinggi. Akan tetapi bila kita berpikir lebih mendalam, pada kenyataannya penduduk kampung diuntungkan sekali dan dirugikan berkali-kali. Belum lagi kerugian yang diderita oleh penduduk kota dan masyarakat luas akibat praktek perdagangan seperti ini.

Rasulullah SAW bersabda: “Janganlah penduduk kota menjualkan (menjadi calo penjualan) barang milik penduduk desa, biarkanlah sebagian masyarakat dikaruniai rizqi oleh Allah dari sebagian lainnya.” (HR Muslim). Kerugian ini, juga akan dirasakan oleh penduduk kota secara umum. Jika perdagangan tersebut menguntungkan kedua belah pihak (tidak menguntungkan satu pihak), maka perdagangan tersebut dianjurkan dalam Islam. Syari’at Islam lebih mendahulukan kepentingan masyarakat luas dibanding kepentingan segelintir orang.

2. Perantara yang mengambil sebagian upah dari pembayaran (harga jual), tanpa sepengetahuan pembeli.

Jika perantara mengambil upah tanpa sepengetahuan pembeli, maka perdagangan seperti tidak dianjurkan, tetapi jika sudah ada kesepakatan diantara kedua belah pihak, maka perdagangan tersebut dibolehkan, karena tidak merugikan satu pihak. “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.” (An Nisa’: 29)

3. Perantara yang dilakukan oleh pejabat atau pegawai pemerintah.

Perantara yang dilakukan oleh seorang pejabat negara atau pegawai perusahaan yang bertugas untuk menangani masalah pengadaan barang atau jasa atau lainnya, sedangkan atas pekerjaan dan tugasnya itu, ia telah mendapatkan imbalan berupa gaji dari negara atau perusahaan tersebut. Kasus semacam ini, sudah pasti tidak halal bagi pegawai tersebut untuk meminta atau menerima fee dari pelaksanaan tugas yang menjadi kewajiban atau berkaitan dengan tugasnya tersebut.

Perantara dibolehkan dalam Islam selama pemilik barang atau yang bersangkutan mengizinkan perantara untuk menaikan harga (baik kadar kenaikannya diserahkan kepada perantara atau ditentukan oleh pemilik barang), maka itu dibolehkan. Karena bila telah diizinkan, maka ini dinamakan akad mudharabah (bagi hasil), atau ju’alah (semacam sayembara) dan kedua jenis akad ini dibenarkan dalam Islam. Adapun bila perantara sengaja menaikkan harga tanpa sepengetahuan pemilik barang, atau bahkan pemilik barang telah dengan tegas melarang perantara dari menaikan harga jual barang, maka tidak dibenarkan bagi perantara untuk menaikan harga jual secara sepihak. “Tidaklah halal harta seorang muslim kecuali dengan dasar kerelaan jiwa darinya.” (HR Ahmad, Ad Daraquthny, Al Baihaqy dam dishahihkan oleh Al Hafizh Ibnu Hajar dan Al Albani)

Nah, itulah pandangan islam mengenai perantara dagang. jadi berdasarkan beberapa dalil bahwa menjadi perantara dagang atau makelar dalam islam ada yang dibolehkan dan ada yang tidak dibolehkan. Sesuai dengan syarat dan kentuan.

Tags:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *